02 December 2012

Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi daerah. Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah. Tesis Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Undip

Nurjanna Ladjin. 2008. Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi daerah. Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah. Tesis Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Undip



ABSTRAKSI

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah secara umum ternyata
kondisi keuangan Propinsi Sulawesi Tengah kurang didukung  oleh pendanaan
yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditunjukkan dari

hasil penelitian bahwa derajat desentralisasi fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah
berada di bawah 20 %. Karena itu daerah dituntut untuk mengelola pembangunan
daerahnya secara mandiri. Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap
kemandirian  pemenuhan fiskal dan kebebasan dalam mengumpulkan penerimaan
daerah.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel yang
mempengaruhi kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Variabel-variabel
yang digunakan meliputi : investasi dan pendapatan perkapita. Data yang
digunakan adalah data sekunder  (time series) rentang waktu 2001 – 2006 yang
diubah dalam bentuk data kuartalan Data  ini di analisis dengan kuadrat terkecil
(Ordinary Least Squares = OLS) dan metode deskriptif.
 Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori kemampuan keuangan
daerah termasuk didalamnya teori keuangan daerah, teori otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal, teori investasi, pendapatan  perkapita.
 Hasil analisis OLS menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh
positif dan signifikan  terhadap Kemandirian Fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah.
Sedangkan pendapatan perkapita  tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal
di Propinsi Sulawesi Tengah.
 Selanjutnya kemandirian fiskal Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi
daerah, tingkat ketergantungan fiskalnya  terhadap pemerintah pusat masih cukup
besar, hal ini ditandai dari proporsi DAU terhadap TPD sebesar 61,36% Di sisi
lain, kontribusi PAD maupun BHPBP terhadap TPD sangat rendah yaitu masing-
masing sebesar 24,18% dan 6,24 %, sisa anggaran tahun lalu sebesar 6,76% dan
pinjaman daerah sebesar 0,77%.Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan
bahwa kemampuan keuangan Sulawesi Tengah di tinjau dari derajat kemandirian
fiskal masih kurang.
 Hasil studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah daerah Propinsi
Sulawesi Tengah  seharusnya melakukan kebijakan penciptaan iklim yang
kondusif bagi investor, memperhatikan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pusat dengan
melakukan strategi pembangunan terhadap potensi ekonomi daerah.

 
Kata Kunci :  Kemandirian fiskal, investasi, pendapatan perkapita.
 Full Download as WORD
Post a Comment